Tidak adanya angka resmi mengenai jumlah kabilah Kurdi di Suriah kembali menjadi perbincangan di kalangan peneliti, aktivis, dan pengamat Timur Tengah. Hingga kini, pemerintah Suriah tidak pernah menerbitkan data sensus etnis maupun tribal secara terbuka, sementara komunitas Kurdi sendiri cenderung menekankan identitas nasional ketimbang struktur kabilah tradisional.
Kondisi ini membuat setiap pembahasan mengenai jumlah kabilah Kurdi di Suriah selalu berada di wilayah estimasi. Berbeda dengan negara lain di kawasan, struktur sosial Kurdi Suriah mengalami perubahan signifikan seiring urbanisasi, konflik berkepanjangan, dan dominasi organisasi politik modern.
Di wilayah Jazira, khususnya Al-Hasakah dan daerah sekitarnya hingga Raqqa, catatan sejarah dan etnografi menyebut keberadaan puluhan kabilah Kurdi. Wilayah timur laut Suriah ini sejak lama menjadi ruang pertemuan antara tradisi nomaden, pertanian menetap, dan migrasi lintas batas.
Beberapa sumber etnografi dan ensiklopedia daring mencatat nama-nama kabilah seperti Abajani, Abasan, Adiya, Afshi, Aliyan, Aşitan, Bahcolan, Berazi, hingga Dasikan. Sebagian di antaranya merupakan komunitas Yazidi, yang memiliki identitas keagamaan sekaligus tribal yang kuat.
Selain itu, terdapat pula kabilah atau konfederasi yang lebih dikenal secara historis seperti Milli, Milan, Kiki, Dakkuri, Berwari, dan Havergan. Dalam banyak kasus, satu nama kabilah mencakup jaringan sub-kabilah yang luas, sehingga perhitungan jumlahnya sangat bergantung pada definisi yang digunakan.
Para peneliti memperkirakan bahwa hanya di timur laut Suriah saja terdapat sekitar 20 hingga 40 kabilah Kurdi utama. Angka ini bisa bertambah atau berkurang tergantung apakah sub-kabilah dan konfederasi besar dihitung sebagai satu entitas atau beberapa unit terpisah.
Jika cakupan diperluas ke seluruh Suriah, termasuk wilayah Kurd Dagh atau Afrin di barat laut, Kobani di utara Aleppo, dan kantong-kantong Kurdi lain, jumlahnya menjadi lebih besar. Fragmentasi sosial dan geografis membuat struktur kabilah berkembang secara berbeda di tiap wilayah.
Catatan Ottoman dan arsip Mandat Prancis pada abad ke-18 dan ke-19 menyebutkan keberadaan lima hingga sepuluh kabilah nomaden besar di Jazira. Namun, dalam perjalanan waktu, kabilah-kabilah ini terpecah, menetap, dan membentuk komunitas-komunitas baru.
Perang saudara Suriah sejak 2011 turut mempercepat transformasi ini. Banyak keluarga Kurdi berpindah ke kota, bergabung dengan struktur administrasi baru, atau melebur dalam organisasi politik dan militer yang berbasis ideologi.
Di era modern, pengaruh partai-partai seperti PYD dan struktur militer SDF membuat identitas tribal semakin tersisih dari ruang publik. Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur atau AANES secara resmi menekankan konsep kewargaan dan ideologi politik, bukan afiliasi kabilah.
Hal ini berbeda dengan kondisi di Irak, di mana kabilah-kabilah Kurdi seperti Barzani dan Jaf masih memainkan peran politik dan sosial yang sangat kuat. Di Suriah, struktur tribal Kurdi relatif lebih lemah dan kurang terorganisasi secara formal.
Di media sosial X, sempat muncul klaim bahwa secara global terdapat lebih dari 120 kabilah Kurdi yang tersebar di Turki, Irak, Iran, dan Suriah. Namun klaim ini bersifat umum dan tidak secara spesifik menggambarkan situasi di Suriah.
Para akademisi menilai tidak ada konsensus tunggal mengenai angka pasti kabilah Kurdi Suriah. Setiap sumber menggunakan metodologi dan definisi yang berbeda, mulai dari pendekatan sejarah, antropologi, hingga pengakuan sosial kontemporer.
Meski demikian, perkiraan realistis menyebut jumlah kabilah Kurdi signifikan di Suriah berada pada kisaran puluhan. Angka 20 hingga 50 kabilah sering disebut sebagai estimasi moderat yang paling mendekati realitas lapangan.
Wilayah timur laut tetap menjadi pusat utama aktivitas dan konsentrasi kabilah-kabilah tersebut. Di sana, memori tribal masih bertahan meski tidak selalu tampil sebagai faktor politik dominan.
Di kawasan lain seperti Afrin dan Kobani, struktur kabilah lebih cair dan bercampur dengan identitas lokal serta pengalaman konflik. Banyak generasi muda Kurdi di wilayah ini bahkan tidak lagi mengetahui afiliasi kabilah keluarganya.
Fenomena ini mencerminkan perubahan identitas di kalangan Kurdi Suriah. Identitas sebagai “Kurdi Suriah” kini lebih menonjol dibanding identitas kabilah, terutama dalam konteks pemerintahan otonom dan dinamika perang.
Namun, di tingkat sosial tertentu, jaringan kabilah tetap memainkan peran, terutama dalam penyelesaian sengketa lokal, hubungan kekerabatan, dan solidaritas komunitas.
Dengan demikian, pembahasan tentang jumlah kabilah Kurdi di Suriah tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan politik. Angka hanyalah perkiraan, sementara realitas di lapangan menunjukkan identitas yang terus berubah.
Ketidakpastian data ini sekaligus menjadi cerminan kompleksitas Suriah itu sendiri, sebuah negara di mana identitas etnis, nasional, dan tribal saling bertumpuk di tengah konflik yang belum sepenuhnya berakhir.
Tidak semua kabilah Kurdi di Suriah berada di belakang SDF atau PKK, meski narasi dominan di ruang publik kerap menyederhanakan posisi politik komunitas Kurdi. Struktur sosial Kurdi Suriah jauh lebih beragam, dengan perbedaan sikap yang dipengaruhi faktor sejarah lokal, kepentingan ekonomi, hubungan antarwilayah, serta pengalaman langsung selama konflik.
Sejumlah kabilah dan tokoh Kurdi secara terbuka maupun diam-diam memilih tetap berada di bawah payung negara Suriah. Pilihan ini terutama terlihat di wilayah-wilayah yang sejak awal tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol SDF, atau di komunitas Kurdi yang memiliki relasi lama dengan institusi negara, termasuk militer dan birokrasi sipil.
Keberadaan tokoh Kurdi dalam kabinet pemerintah Suriah menjadi indikator penting bahwa hubungan Damaskus dengan komunitas Kurdi tidak sepenuhnya bersifat konfrontatif. Salah satu menteri di kabinet berasal dari latar belakang Kurdi, yang kerap dijadikan rujukan oleh kelompok Kurdi pro-pemerintah untuk menegaskan bahwa negara Suriah masih membuka ruang representasi politik bagi mereka.
Bagi kabilah-kabilah Kurdi yang tidak pro-SDF/PKK, proyek otonomi bersenjata dinilai lebih membawa risiko daripada manfaat. Mereka khawatir dominasi struktur militer dan ideologi partai justru mengikis otonomi sosial kabilah, menyeret komunitas lokal ke dalam konflik berkepanjangan, serta memicu ketegangan dengan negara dan lingkungan Arab di sekitarnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa peta politik Kurdi di Suriah bersifat cair dan tidak monolitik. Dukungan terhadap SDF/PKK bukanlah konsensus kolektif, melainkan salah satu arus di antara banyak pilihan politik yang diambil kabilah dan tokoh Kurdi, baik yang memilih jalan kompromi dengan negara maupun yang berusaha bertahan di luar pusaran konflik bersenjata.
Tidak semua kabilah Kurdi di Suriah berada di belakang SDF atau PKK, meski narasi dominan di ruang publik kerap menyederhanakan posisi politik komunitas Kurdi. Struktur sosial Kurdi Suriah jauh lebih beragam, dengan perbedaan sikap yang dipengaruhi faktor sejarah lokal, kepentingan ekonomi, hubungan antarwilayah, serta pengalaman langsung selama konflik.
Sejumlah kabilah dan tokoh Kurdi secara terbuka maupun diam-diam memilih tetap berada di bawah payung negara Suriah. Pilihan ini terutama terlihat di wilayah-wilayah yang sejak awal tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol SDF, atau di komunitas Kurdi yang memiliki relasi lama dengan institusi negara, termasuk militer dan birokrasi sipil.
Keberadaan tokoh Kurdi dalam kabinet pemerintah Suriah menjadi indikator penting bahwa hubungan Damaskus dengan komunitas Kurdi tidak sepenuhnya bersifat konfrontatif. Salah satu menteri di kabinet berasal dari latar belakang Kurdi, yang kerap dijadikan rujukan oleh kelompok Kurdi pro-pemerintah untuk menegaskan bahwa negara Suriah masih membuka ruang representasi politik bagi mereka.
Bagi kabilah-kabilah Kurdi yang tidak pro-SDF/PKK, proyek otonomi bersenjata dinilai lebih membawa risiko daripada manfaat. Mereka khawatir dominasi struktur militer dan ideologi partai justru mengikis otonomi sosial kabilah, menyeret komunitas lokal ke dalam konflik berkepanjangan, serta memicu ketegangan dengan negara dan lingkungan Arab di sekitarnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa peta politik Kurdi di Suriah bersifat cair dan tidak monolitik. Dukungan terhadap SDF/PKK bukanlah konsensus kolektif, melainkan salah satu arus di antara banyak pilihan politik yang diambil kabilah dan tokoh Kurdi, baik yang memilih jalan kompromi dengan negara maupun yang berusaha bertahan di luar pusaran konflik bersenjata.
0 Komentar